BUSER-NEWS | Berani Demi Tegaknya Hukum & Keadilan

Hot

Post Top Ad

Monday, July 15, 2019

BRI dalam Dekade Penggelapan Dan Jabatan yang Dilakukan Oknum BRI Itu Sendiri

7/15/2019 08:15:00 AM
Ilustrasi ; Internet
Sumatera Utara,  Buser News -Kebocoran dan kelalaian masih didapati dalam pengelolaan Keuangan pada Bank Milik Negara. 

Dari kelalaian tersebut Negara telah dirugikan,  Empat pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Unit Aek Pamienke Rantauprapat diadili di Pengadilan Tipikor Medan,  Senin (8/1). 

Keempatnya didakwa telah me­lakukan penyimpangan penya­luran kredit umum pedesaan (Ku­pedes) di PT BRI (Persero) Tbk Unit Aek Pamienke Rantauprapat pada 2013, 2014 dan 2015 yang merugikan ne­gara sebesar Rp2,69 miliar.

Keempat terdakwa yakni Hairudin Siregar selaku Kepala BRI Unit Aek Pamienke, Zulfahmi Lubis selaku man­tan Kepala BRI Unit Aek Pa­mienke, Arianto selaku karyawan BRI dan Rumuddin Tampubolon selaku mantan karyawan BRI.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daniel Tulus Sihotang dan Hasan Afif Muhammad, dise­butkan pada 2015, PT BRI (Persero) Tbk Unit Aek Pamienke pernah memberikan kupedes yakni produk perbankan BRI dalam pemberian kredit terhadap masyarakat pedesaan untuk skala usaha mikro dan kecil dengan plafon kredit maksimal Rp200 juta kepada  36 debitur.

"Untuk penyaluran dengan plafon di atas Rp50 juta, debitur wajib me­miliki NPWP. Apabila saat penga­juan debitur belum memiliki, maka pemenuhan NPWP dapat dilakukan pada saat kredit berjalan," kata JPU dari Kejari Rantauprapat itu.

Dalam kepentingan pengurusan NPWP, debitur setuju memberikan kuasa kepada BRI untuk mengajukan permohonan dan pengurusan NPWP atas nama yang berutang ke Kantor Pajak.

Persetujuan debitur tersebut ter­tuang dalam Surat Pengakuan Hutang (SH-03 Kupedes) sebagai­mana for­mat terlampir (Lampiran 14). Kriteria calon debitur kupedes di atas Rp100 juta sampai Rp200 juta yang dapat dilayani adalah nasabah kupedes ek­sisting dengan kolektibilitas selama satu tahun terakhir.

Calon debitur yang pernah mem­peroleh fasilitas kupedes dalam kurun waktu paling lama dua tahun lalu dengan track record pinjaman satu tahun terakhir dan nasabah baru dalam upaya take over dari bank lain dengan kolektabilitas pinjaman selama satu tahun terakhir.

"Mantri atau kepala unit wajib mencari informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan melalui Sistem Informasi Calon De­bitur (SICD).

Contigency Planning terkait ken­dala-kendala dalam apli­kasi SID akan diatur dalam ketentuan sendiri," urai jaksa.

Sebagaimana hasil Laporan Hasil Fraud Audit Kanca BRI Rantauprapat pada 28 sampai 31 Desember 2015, terjadi pemberian kredit di BRI Unit Aek Pamienke yang tidak sesuai de­ngan ketentuan yang berlaku.

Selain itu terjadi kepada 66 debitur dengan jumlah Baki Debet Rp3,030 miliar

"Modus operandi yang terjadi adalah adanya dugaan keterlibatan pihak ketiga (calo) dalam proses pem­berian kredit dan juga dugaan meng­gunakan hasil realisasi kredit tersebut (topengan).

Kemudian, terdapat aliran dana dari pihak ketiga (calo) kepada be­be­rapa pekerja BRI. Dugaan se­mentara pihak ketiga yang terlibat adalah Deddi Suryana selaku de­bitur BRI Unit Aek Pamienke," jelas Daniel.

Terkait dengan itu, penyaluran kre­dit kupedes yang dilakukan pe­jabat bank tidak sesuai dengan standar operating prosedur (SOP). Dengan demikian, kerugian negara dalam perkara ini seluruh uang PT BRI (Persero) Tbk yang dikeluarkan melalui penyaluran kupedes dengan tidak mengikuti prosedur berlaku.

Pengembalian uang yang telah disetorkan nasabah atau debitur tersebut kepada PT BRI (Persero) Tbk tidak mengurangi fakta ter­jadinya kerugian negara atas seluruh uang yang dikeluarkan dengan me­lawan hukum (SOP).

"Meskipun uang tersebut saat sekarang ini sudah dalam penge­lo­laan atau penguasaan PT BRI (Per­sero).

Perbuatan keempat terdakwa telah menyebabkan kerugian pada ke­uangan PT BRI Unit Aek Pamienke Kabupaten Labuhan­batu sebagaima­na hasil audit Badan Pengawas Ke­uangan dan Pem­ba­ngun­an (BPKP) Perwakilan Su­mut sebesar Rp2.693.040.152," sebut Daniel.

Sebenarnya, total pencairan ku­pedes sebesar Rp3,492 miliar diku­rangkan dengan pengembalian cici­lan Rp798.959.848, maka terdapat jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp2,69 miliar

Perbuatan keempat terdakwa dinilai melanggar  Pasal 2 Ayat (1)  jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu masih ada kasus yang sama terjadi pada Bank BRI Unit Denai, cabang Thamrin,  laporan Polisi No. STPL/1193/K/VI/2017/Restabes Medan, tahun 2017, sebagian dari pelaku didapati masih ada yang menduduki jabatan stategis dilingkungan Bank Pemerintah ini. 

Dari Intern laporan Audit didapati bahwa para pelaku tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang beraku (CRD21),  Baik administrasi kredit/Pembiayaan (CRD22), sampai dengan melakukan pelanggaran aspek pengkreditan lainnya yang sepatutnya dilakukan. 

Masihkah akan terus ada kasus penggelapan yang diduga dibiarkan dalam kasus kasus seperti ini. (Red.Su/Tim) 




Baca:.

Friday, July 12, 2019

Upal Diterima Nasabah Dari Bank BUMN, Irit Komentar Akan Kasus Upal

7/12/2019 11:13:00 AM
"Masih Beredarnya Upal, Nasabah Mengadukan Perihal, Masih tahap Pendalaman"

Singaraja-Bali, Buser News - Nasabah Bank BRI Unit Seririt diduga menerima beberapa lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Mapolsek Seririt, dan masih dalam tahap penyelidikan. 

Menurut informasi di lapangan, korban yang diketahui seorang sulinggih melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Seririt pada Senin (8/7/2019) lalu.

Saat itu korban mencairkan tabungannya sebesar Rp 50 juta, melalui kasir BRI Unit Seririt.

Setelah uang didapatkan, korban pun pulang ke rumah.

Sesampainya di rumah itu lah, korban baru menyadari ada beberapa lembar uang palsu yang terselip di antara uang tabungannya. 

Korban lantas mendatangi kantor BRI Unit Seririt, dengan harapan agar uang-uang palsu tersebut dapat diganti oleh pihak bank.

Namun nahas, pihak bank rupanya menolak hal tersebut, dengan alasan korban komplain setelah keluar dari bank.

Hingga akhirnya korban melaporkan hal ini ke Mapolsek Seririt. 

Kapolsek Seririt, Kompol Wayan Suka dikonfirmasi Rabu (10/7/2019) enggan berkomentar banyak.

Namun ia membenarkan atas adanya laporan uang palsu dari salah satu nasabah Bank BRI Unit Seririt."Sabar nggih masih pendalaman," singkatnya. 

Senada dengan Kapolsek Seririt, Kepala Kantor Bank BRI Unit Seririt, Dodo Pontjo juga enggan berkomentar banyak terkait  kasus uang palsu tersebut, dan membenarkan kasus tersebut terjadi di bank yang ia pimpin.

”Saya tidak berwenang memberikan keterangan atas kasus dugaan upal itu. Kasus saat ini diambil alih oleh Kantor Cabang,”ucapnya. 

Disinggung terkait mekanisme pengawasan transaksi, Dodo mengklaim, pihaknya sejatinya sudah memiliki standar pengawasan yang cukup ketat untuk memeriksa lalu lintas keuangan, baik uang masuk maupun keluar.

"Soal mekanisme pengawasan tentu kami punya,tapi kami belum tahu masalah yang sebenarnya sehingga tidak bisa memberikan informasi pasti,” pungkasnya.

Sementara itu BI Klaim Temuan Uang Palsu Menurun

Temuan uang palsu (upal) kian menurun, khususnya pada tahun 2019 ini.

Berdasarkan data rekapitulasi penerimaan uang tidak asli, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Bali, penemuan upal pada Mei 2019 hanya 210 lembar.

Turun bila dibandingkan penemuan upal pada bulan sebelumnya, dengan angka mencapai 254 lembar.Bahkan merosot tajam dibandingkan penemuan upal pada Januari 2019 sebanyak 421 lembar.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, memperkirakan peredaran upal lebih masif di wilayah pelosok.

“Masih ada uang palsu, karena ada oknum yang sengaja mencetak upal dan mengedarkan ke UMKM atau warung kecil. Biasanya pedagang kecil sering menjadi korban,” tegasnya kepada Tribun Bali, Rabu (19/6/2019).

Sebab, lanjut dia, di kota khususnya kota besar peredaran upal sudah menurun dan jauh berkurang karena kesadaran masyarakat kian tinggi dan sosialisasi yang terus dilakukan.
“Apalagi adanya pembayaran digital, dan gerakan nasional non tunai (GNNT), semakin mengikis peredaran upal di kota,” jelasnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana mengatakan, perbandingan penemuan upal pada triwulan I-2018 jauh dibandingkan periode yang sama pada triwulan I-2019.

Jika pada triwulan I-2018 total penemuan upal di Bali mencapai 1.241 lembar.

Maka pada triwulan I-2019, total penemuan upal ini menurun menjadi 1.033 lembar.

BI pun berharap dengan GNNT dan transaksi non tunai, bisa kian menekan peredaran upal hingga ke akarnya.

Secara keseluruhan, KPwBI Bali mencatat temuan upal hingga triwulan II-2019 mencapai 1.497 lembar, atau menurun dibandingkan periode yang sama 2018 mencapai 1.897 lembar.

Rinciannya, pada triwulan I-2018 temuan upal sebanyak 1.241 lembar, triwulan II-2018 temuan 656 lembar.

Sementara triwulan I-2019 temuan upal 1.033 lembar, triwulan II-2019 mencapai 464 lembar.

“Pada 2019, temuan upal didominasi uang pecahan besar seperti pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Walau demikian upal ini tidak memiliki nilai seperti uang asli,” tegasnya.

Pada Mei 2019, upal yang ditemukan dengan pecahan mirip Rp 100 ribu mencapai 1.301 lembar, Rp 50 ribuan 193 lembar. Kemudian upal mirip pecahan Rp 20 ribuan, Rp10 ribu, dan Rp 5000 hanya 1 lembar. (Red.Su/Tim/Int)
Baca:.

Wednesday, July 10, 2019

HUT Bhayangkara ķe 73 Untuk Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Yang Kondusif

7/10/2019 11:30:00 PM
"Kapolda Berjanji akan memberikan Pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat Sumatera Utara"

Sumatera Utara, Buser News - Polda Sumatera Utara memperingati HUT Bhayangkara ke 73 bertempat di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (10/07/19) pukul 08.30 wib s/d selesai.

Bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan HUT Bhayangkara tersebut Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumut menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polri di mana pun berada yang telah mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dalam negeri yang kondusif. 

"Saya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan tanpa pernah mengenal lelah, yang ditunjukkan personel Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya kembali, Rabu (10/7/2019).

Berbagai capaian yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polri, dengan dukungan mitra kerja dan masyarakat.

Kerja keras dan pengabdian Polri telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik. 

Polri dan TNI telah mengamankan seluruh perhelatan Internasional yang diselenggarakan Pemerintah serta agenda kemasyarakatan juga dapat terselenggara dengan aman.

"Polri dan TNI telah mengamankan seluruh perhelatan internasional yang diselenggarakan Pemerintah, mulai dari Asian Games, Asian Para Games, serta IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Polri dan TNI juga telah mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, sehingga terselenggara dengan aman, damai, dan demokratis,"terangnya.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hari ini melaksanakan acara puncak HUT ke-73 Bhayangkara di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kota Medan yang diadakan di Lapangan Merdeka Kota Medan.

Polri juga, kata Edy, turut terlibat aktif dalam penanggulangan bencana yang terjadi diberbagai wilayah tanah air.

"Berbagai pengungkapan tindak kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan cyber. Lalu kejahatan berimplikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkis, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi juga berhasil diungkap," akunya Dengan berbagai capaian tersebut.

Sementara itu Gubernur Sumatera berharap kepada Institusi Polri untuk tidak membanggakan diri dan berpuas diri akan pencapaian yang didapat, "Saya harap capaian ini tidak membuat institusi Polri cepat berpuas diri. Namun sebaliknya, menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi ke depan, tantangan yang dihadapi Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri akan semakin kompleks,"terangnya.

Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-73 di Sumut sukses digelar di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (10/7). Pada acara ini, Polda Sumut menampilkan berbagai atraksi menarik.

Di umur ke-73 ini, Polda Sumut juga melakukan refleksi internal. Bagi Polda Sumut, masih banyak kekurangan di institusinya. Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto berkomitmen untuk memperbaiki internal mereka. Terutama pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen tumpas kejahatan hingga narkoba di Sumut. Sumatera Utara termasuk daerah yang angka kriminalitasnya cukup tinggi. Termasuk maraknya peredaran narkoba. Begitu banyak juga kasus yang ditangani Polda Sumut selama ini.

Bagi Agus, ini adalah PR bagi instansi yang harus diselesaikan. Pihaknya berkomitmen untuk  menumpas kriminalitas di tengah masyarakat.

"Intinya bahwa kejahatan itu adalah bayang-bayang kemajuan jaman. Terkadang kejahatan selangkah lebih maju dari pada aturan yang ada," kata Agus di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (10/7).

Hadir dalam upacara tersebut, Kepala BNN Sumut, Pangdam I Bukit Barisan, Kapolda Sumut, Wali Kota Medan, para petinggi Polda, tokoh agama dan masyarakat.

Selesai acara, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyampaikan tanggapannya terkait kasus-kasus di Sumut yang belum terselesaikan.

"Intinya bahwa kejahatan itu adalah bayang-bayang kemajuan jaman. Terkadang kejahatan selangkah lebih maju dari pada aturan yang ada," kata Agus di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (10/7/2019).

"Oleh karena itu kita tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bukan hanya dari aspek keamanan tapi upaya mendorong pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, untuk bisa bersama-sama mensukseskan program pemerintah," sambungnya.

Agus menjelaskan bahwa Kapolri agar meningkatkan sumber daya manusia di era perkembangan dunia yang sangat pesat.

Untuk meningkatkan profesionalisme yang berkeadilan. Perbaikan pelayanan untuk lebih mudah lebih transparan.
"Intinya bahwa kami memang masih banyak kekurangan. Kami banyak belum bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Tapi kami berusaha untuk untuk bisa memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, agar warga masyarakat tenang bisa menjalankan aktivitas," urainya.

"Saya yakin dukungan Forkopimda di Sumut dengan masyarakat dan tokoh agama serta rekan-rekan media. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat sebagaimana yang diharapkan oleh bapak gubernur," harap Agus.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan bahwa anggota Polri saat ini telah mencapai sebanyak 446.873 personel yang tersebar di 34 Polda, 461 Polres, di 514 Kabupaten/Kota, Serta 4.872 Polsek di 7.201 Kecamatan.

Dalam tiga tahun terakhir melalui Program Promoter, sambung mantan Wakapolda Sumut ini, Polri juga telah menititik beratkan pada tiga kebijakan utama yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media.

"Sehingga Polri yang pada tahun 2016 termasuk dalam tiga institusi dengan kepercayaan publik rendah, saat ini berdasarkan hasil survei oleh berbagai lembaga yang kredibel telah berada pada tiga lembaga yang dipercaya publik,"paparnya.

Agus mengaku ke depan, akan siap melaksanakan dan mempedomani dengan meningkatkan kualitas SDM Polri, mengedepankan strategi Kepolisian yang proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah berbagai permasalahan sosial.

Kemudian, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah dan cepat, meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum dan berkeadilan.

"Serta memperkuat koordinasi kerjasama dengan TNI dan lembaga pemerintah dalam memelihara keamanan negeri,"ujarnya. (Red.Su/Tim)
Baca:.

Wednesday, July 3, 2019

GBNN-LPRI Kota P.Sidimpuan melaksanakan acara Pemantapan dan Evaluasi kepengurusan

7/03/2019 09:17:00 AM
P.Sidimpuan, Buser News, Dewan Pimpinan Cabang Garda Bela Negara Nusantara - Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia  ( DPC GBNN-LPRI ) Kota P.Sidimpuan melaksanakan acara Pemantapan dan Evaluasi kepengurusan pada hari selasa malam (2/7/2019) bertempat diwarung Annisa Psp,dimulai pada pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib.

Acara tersebut dihadiri seluruh pengurus dan Calon Dewan Pembina GBNN-LPRI Kota P.Sidimpuan.Ketua GBNN-LPRI Psp, Tamba Tua Manik dalam arahannya menyampaikan kepada seluruh pengurus dihadapan calon Dewan Pembina Bahwasnya SK DPC GBNN-LPRI Kota P.Sidimpuan sudah diterbitkan oleh DPD GBNN-LPRI Sumut dengan Nomor : 04/SKEP/DPD-GBNN/SUMUT/VI/2019.

Ketua GBNN-LPRI Psp,Tamba Tua Manik memintakan kepada sekretaris, Friska E.K. Harahap untuk membacakannya, adapun  susunan kepengurusan untuk DPC GBNN-LPRI Kota Padangsidimpuan Ketua : Tamba Tua Manik, S.E. MSP, Sekretaris  : Friska E.K.Harahap, Bendahara : Samuel Hutapea.

Dalam susunan kepengurusan GBNN-LPRI Psp ada beberapa Departemen, Seksi dan Satuan Tugas. Ketua GBNN-LPRI Psp,Tamba Tua Manik dalam arahannya, mengajak seluruh Pengurus agar bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam membesarkan Ormas GBNN-LPRI di Kota Padangsidimpuan ini sesuai dengan Visi dan Misi GBNN-LPRI.

Ketua GBNN-LPRI Psp,Tamba Tua Manik,mengakhiri acara tersebut dengan bahasa pantun, Tak ada gading yang tak retak, Tak ada kata yang salah, Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan "kalaulah ada sumur diladang bolehlah kita menumpang mandi,bila ada kata yang salah janganlah simpan didalam hati".(Red.SU/TTM)
Baca:.

Tuesday, June 25, 2019

Pengurus GBNN-LPRI Kota padangsidimpuan mengadakan silaturahmi dan penguatan antar pengurus

6/25/2019 11:00:00 PM

Padangsidempuan - Buser News, Garda Bela Negara Nusantara-Lembaga Pengawasan Reformasi ( GBNN-LPRI ) Kota padangsidimpuan mengadakan silaturahmi dan penguatan antar pengurus bertempat di Warung Annisa, Padangsidimpuan Selasa malam ( 25/6/2019 ).

Silaturahmi dan penguatan antar  pengurus dihadiri pengurus GBNN-LPRI Psp dan Calon Dewan Pembina.Dalam kesempatan itu, Ketua DPC GBNN-LPRI kota Padangsidimpuan, Tamba Tua Manik mengajak seluruh pengurus agar mampu membangun semangat diantara seluruh jajaran GBNN-LPRI Psp.

Hal ini akan memberikan kontribusi yang positif khususnya kota Psp melalui karya yang bermakna. Ketua DPC GBNN-LPRI Psp, Tamba Tua Manik, dalam arahannya, "Pengurus GBNN-LPRI Psp agar mampu menjadi panutan melalui sikap sopan dan santun melalui leadership ( Kepemimpinan ) yang kuat dan mengambil peranan sesuai UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 30 UUD 1945, Pasal 27 yaitu (1) Bahwa warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, (2) Tiap-tiap warga berhak mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.Pasal 30 yaitu (1) Tiap-tiap warga negara dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara , (2) Syarat-syarat pembelaan diatur dalam Undang-undang."

Maka untuk itu Lembaga GBNN-LPRI Psp akan dengan tegas dan siap ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan bekerja sama dengan institusi yang berwenang agar sinergitas antar lembaga pemerintahan khususnya dikota Psp berjalan dengan semestinya sesuai dengan Undang-undang dan harapan masyarakat banyak,ucap ,Tamba Tua Manik.

Adapun Susunan Kepengurusan untuk DPC GBNN-LPRI Kota Padangsidimpuan yaitu : Ketua : Tamba Tua Manik, SE. MSP, Sekretaris : Friska E.K.Harahap, Bendahara : Samuel Hutapea.

Dalam susunan organisasi di GBNN-LPRI ada beberapa  Departemen, Seksi dan Satuan Tugas. Pantuan Buser News, acara ini dimulai sekitar pukul 20.00Wib dan berakhir pukul 22.00 Wib dan diakhiri dengan sharing antar pengurus dan Calon Dewan Pembina. Acara tersebut bersifat Silaturahmi dan penguatan antar pengurus. 

Sementara itu harapan masyarakat berharap banyak terhadap Lembaga ini,yang diyakini dapat menjadi pendamping jalannya pembangunan dikota Padangsidimpuan. Sesama pengurus mengadakan perkenalan antara pengurus satu dengan pengurus yang lainnya,dan perkenalan lanjutan akan diadakan pengurus dalam waktu dekat ditempat yang sama,Ucap Ketua ,Tamba Tua Manik mengakhirinya.(Red.Su/T.T.Manik)
Baca:.

Wednesday, June 19, 2019

Bandar Sabu Sudah Masuk Ke Usia Remaja, Akhirnya Diringkus

6/19/2019 03:45:00 PM

"Bandar Sabu yang Diperkirakan Berusia Muda sudah menjalar dan Merebak Kepada Generasi Muda"

Labura - Buser News, Sabu selalu berkaitan Dengan Kegiatan Bandar Sabu untuk menyebarkan dan merusak.

Dengan kesigapan dan tanggap terhadap adanya Informasi bahwa adanya seorang Bandar Sabu  yang berusia masih remaja akhirnya diamankan pada Selasa 18 juni berinisial SHS yang tinggal di dusun 3 desa pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labura di sergap polsek Kualuh Hilir yang di duga Bandar sabu.

Sebelum nya Polisi mendapat Laporan dari Masyarakat bahwa di daerah tersebut sering lalu lalang Masyarakat di tengah malam yang di sinyalir melakukan kegiatan transaksi Narkoba.

Opsnal Polsek Kualuh Hilir lalu melakukan penggrebekan Dan mengamankan Warga berinisial SHS (19 tahun) dan barang bukti 1 buah dompet berisi 7 buah plastic kecil berisi sabu 15 buah plastic kosong  satu buah pipet sekop satu buah timbangan electric satu buah kaca Pyrex selanjut Membawa tersangka ke Mapolsek Kualuh Hilir.

Tersangka mengakui bahwa barang tersebut berasal dari teman nya yang berinisial PP dan BBG, "kita akan melakukan pengembangan sampai Teman nya berhasil Kita tangkap," ungkap Kanit M. Samosir. (Red.Su/ M.Parulian.P)
Baca:.

Tuesday, June 18, 2019

Adanya Indikasi Penyelewengan Dana Desa Di Kecamatan Perbaungan Desa Jambur Pulau

6/18/2019 10:12:00 AM
Perbaungan - Buser News, Maksud untuk mensejahterakan dan menguatkan perekonomian desa dengan dikucurkan Pemerintah Pusat melalui dana Desa yang diistruksikan menjadi minim pengawasan dan akuntabilitas. 

Sektor pemerintahan dan infrastruktur menjadi ladang basah korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam satu dekade terakhir. Minimnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program di desa menjadi faktor maraknya penyelewengan dana desa.

Sementara itu Penguatan ekonomi desa dan pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa menjadi perhatian, anggaran Dana Desa mencapai Rp70 triliun atau meningkat 16,67 persen dari tahun sebelumnya.

Anggaran DD berasal dari APBN dan dimulai sejak 2015, sementara ADD bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah minimal sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Keduanya sumber pendapatan asli desa.

Sektor korupsi pemerintahan seperti penyalahgunaan dana operasional kantor, rehabilitasi kantor desa, serta pembelian sarana dan prasaran seperti alat tulis kantor, pemberdayaan masyarakat Desa yang paling merugikan negara.

Dari hasil peninjauan di lapangan terhadap penggunaan ADD desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai diindikasikan adanya penyelewengan dana ADD di sektor infrastruktur maupun di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemasyarakatan Desa, maupun di penyelenggaraan Desa, yang dilakukan Kepala Desa Jambur Pulau, Kabupaten Serdang Bedagai.

“Tidak mengherankan kalau banyak korupsi operasional kantor dan infrastruktur. Itu (operasional kantor) korupsi kecil-kecilan, biasanya orang permisif akan hal itu. Sedangkan korupsi infrastruktur terjadi karena minim pengawasan dan akuntabilitas,” ujar tokoh Muda Perbaungan Junaidi, (17/6/2019), Desa Jambur Pulau.

"Selain itu, anggaran yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur untuk pembangunan jalan, jembatan, penerangan jalan atau proyek infrastruktur lainnya, justru dikorupsi para aparat desa dan swasta." Ungkapnya kembali.

Sebelumnya Tim media sempat meninjau ke Lokasi Kantor Desa Jambur Pulau, yang ditemukan hanya satu orang saja yang berada di Kantor Desa, disaat tim ingin mengkonfirmasi ke Kepala Desa atas penggunaan ADD, dari tahun 2016. "Kepala Desa tidak berada di tempat". Didapati informasi bahwa kantor desa di jam kerja tidak adanya kegiatan maupun aparatur desa yang bertugas di Kantor Desa pada saat akan mengkonfirmasi. 17/6/2019.

Sementara dari keterangan yang didapat baik dari masyarakat maupun tokoh masyarakat di desa Jambur Pulau, kecamatan bahwa hal penyelewengan ini sudah sampai pada tahap tahap mediasi dan si SP3 oleh Kepolisian Sektor Serdang Bedagai No.B/207.b/XI/2017/reskrim dengan klasifikasi biasa, 

"Kita sudah melakukan laporan dan saksi saksi atas penyelewengan tersebut, namun penyelidikan itu kami rasa tidak sepenuhnya dilakukan oleh aparat yang terkait akan penggunaan dana desa tersebut, diantaranya BPD yang sudah ditetapkan malah dinonaktifkan berarti pelaksanaan anggaran desa tidak diketahui oleh BPD", terang boby yang salah satu tokoh masyarakat yang didampingi Ali Musa anggota BPD sesuai SK Bupati No.305/410/tahun 2013, (17/6/2019).

"Kami menemukan adanya penyelewengan dana yang nota bene dikorupsi baik itu pada penggunaan dana bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, infrastruktur, Bidang pembinaan kemasyarakatan desa", terangnya kembali.

Penyelewengan Dana Desa Bisa menjadi besar sejak dikucurkan dana desa dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Dalam praktiknya, penggunaan DD dan ADD bisa berbeda tiap desa, tergantung prioritas pengembangan desa. Sektor lain yang menjadi sasaran empuk yakni sosial, pendidikan, dan pertanian.

Kepala Desa menjadi aktor yang paling banyak dibandingkan perangkat desa lainnya atau pihak rekanan. Dalam beleid UU Desa, pengelola dana desa adalah kepala desa. Artinya, ia punya kuasa penuh atas penggunaan uang dengan pengawasan dari Badan Pemberdayaan Desa (BPD).

“Kekuasaan kepala desa sangat besar dalam pengelolaan dana desa, jadi mekanisme (penggunaannya) harus terbuka. Selama ini tidak terbuka karena takut ketahuan,” ujar Junaidi tokoh Pemuda di Jambur Pulau saat dihubungi tim media.(17/6/2019).(Red.Su/Tim)

Baca:.

Thursday, May 30, 2019

Bank BRI mendapatkan penghargaan dari Asian Banker sebagai The Best Managed Bank in Indonesia.

5/30/2019 07:57:00 PM
"Indonesian Banker Nobatkan CEO BRI Sebagai The Asian Banker CEO Leadership"

Buser News - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Suprajarto meraih penghargaan bergengsi berskala internasional dari The Asian Banker, majalah ekonomi terkemuka di Asia. Suprajarto mendapatkan penghargaan sebagai The Asian Banker CEO Leadership Achievement Award for Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Managing Director The Asian Banker Foo Boon Ping kepada Suprajarto di Hotel Shangri-La, Bangkok, Thailand, Rabu (29/5/2019). Sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia, Suprajarto bersanding dengan 8 CEO top industri perbankan Asia Pasifik yang berasal dari China, Singapura, Thailand, Sri Lanka, Taiwan, Malaysia, Brunei, dan Filipina.

Penghargaan tersebut diselenggarakan tiga tahun sekali untuk menilai kinerja CEO bersama jajaran manajemen perusahaan di industri perbankan dan layanan keuangan secara menyeluruh. Selama 3 tahun, kandidat pemenang dipantau dan dimonitor untuk mengimplementasi strateginya.

Berdasarkan rilis resmi dari The Asian Banker, terpilihnya Suprajarto tak lepas dari kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan baik level nasional maupun regional asia pasifik. Kepemimpinan CEO dalam memberikan visi, karakter dan dorongan bagi karyawan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik dalam persaingan di industrinya.

"Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras insan BRI. Beruntungnya saya mendapatkan dukungan yang hebat dari jajaran manajemen, dan juga dukungan dari karyawan BRI. Penghargaan ini memacu semangat kami untuk mencapai aspirasi sebagai The Most Valuable Bank in South East Asia pada 2022," ungkap Suprajarto dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia.

Selain itu, Bank BRI juga mendapatkan penghargaan dari Asian Banker sebagai The Best Managed Bank in Indonesia. Hal ini tak lepas dari kepemimpinan Suprajarto yang membuat BRI kian berkinerja cemerlang. Sampai dengan saat ini kinerja Bank BRI selalu tumbuh dengan torehan laba tertingg3i selama 14 tahun berturut-turut.

Bank BRI sukses meraih penghargaan tersebut berdasarkan beberapa kriteria. Di antaranya kinerja perusahaan, implementasi visi dan strategi perusahaan, masukan dari pekerja dan pelaku di industri perbankan melalui survei, serta riset panel dari Asian Banker.

Hingga Maret 2019, Bank BRI telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 8,19 triliun, atau tumbuh sebesar 10,4% jika dibandingkan dengan perolehan laba bersih akhir Maret 2018. Sedangkan aset perseroan per akhir Maret 2019 tercatat sebesar Rp 1.279,8 triliun, meningkat 14,4% dibandingkan dengan aset pada periode Maret 2018. (Red.Su/Int)

Baca:.

Tuesday, May 28, 2019

Mudik Bareng Bersama BRI 1440 H tahun 2019

5/28/2019 10:43:00 PM
"Pelepasan Peserta Mudik Lebaran 1440 H, Pinwil BRI Sumatera Utara, Pangdam I /BB, Poldasu, Polrestabes Medan, Dan Perwakilan dari Instansi"

Medan - Buser News, Mudik ini merupakan Program BUMN Mudik Bareng Bersama BRI untuk memberikan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat umum.

“Kita mendapat berkah untuk mudik menggunakan bus yang sangat elegan untuk kembali ke kampung halaman,” kata ungkap peserta Mudik Bareng BRI, 1440 H, 27/5/2019, Asrama Haji.

BRI di hari terakhir Ramadhan min 7 dengan pelayanan yang selama ini diberikan dan kepedulian pada masyarakat memberikan fasilitas mudik lebaran yang difasilitasi oleh perbankan dan BUMN.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah BRI Sumatera Utara Agus Rudy Sidharta menyebutkan untuk mudik kali ini BRI menyediakan moda transportasi berupa bus. Sementara tahun ini di seluruh Indonesia kurang lebih ribuan orang bersama BRI dengan menggunakan bus yang telah disiapkan BRI, Termasuk juga dengan moda trasportasi, pesawat, kapal laut, dan kereta api.

“Mudik Bareng BRI ini merupakan bagian dari kegiatan CSR BRI selama Ramadan 1440 Hijriah dilaksanakan di seluruh indonesia,” jelasnya terhadap program yang sidah dimulai sejak tahun 2004 ini.

Pinwil BRI Sumatera Utara Rudy juga menyatakan program ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

seorang pemudik yang akan berangkat ke kampung halamanya, Agus bersama empat orang dari daerah asalnya, mengaku senang dengan program ini. “Kami sangat senang, karena ini memudahkan kami untuk mudik. Dan berkumpul bersama keluarga,” sebutnya.

Pendamping perjalanan mudik, menyebutkan, para peserta mudik hanya perlu mempersiapkan KTP dan buku tabungan jika ada. Kepada peserta mudik disarankan untuk menjaga kesehatan dan tetap merasa senang danbahagia selama perjalanan.

“Luar biasa, menurut mereka sangat senang dan puas dengan layanan mudik gratis ini,” ujarnya. Selasa (27/5) yang diberangkatkan dari Asrama Haji Jalan. A.H. Nasution. 

Dengan menumpang bus yang disediakan, pemudik diantar ke tujuan yakni Kota Lhoksumawe-Banda Aceh, Rantau Prapat-Kota Pinang - Pekanbaru dan Padangsidimpuan - Penyabungan - Pasaman Barat.

Pada pelepasan peserta mudik lebaran bareng BRI 1440 selain Pinwil BRI PT. BRI (Persero) Pangdam I / BB, Kapoldasu, Polrestabes Medan, Perwakilan dari Pemkot Medan, turut hadir melepas para pemudik di Asrama Haji.

Kapoldasu Irjen Pol. Agus Andrianto memberi apresiasinya kepada BRI yang memfasilitasi mudik bareng dan diharapkan dapat meminimalisir angka kecelakaan di jalan serta membantu para pemudik yang punya keterbatasan ekonomi.

Irjen Pol. Agus Andrianto berpesan kepada pemudik sebelumnya, juga berpesan kepada seluruh pemudik agar dapat menjaga kesehatan dan stamina selama perjalanan dan dapat juga saling membantu sesama pemudik.

Jangan memaksakan diri jika memang mengantuk, hindari microsleep, lebih baik beristirahat sebentar atau bertukar shift, terutama pada trip-trip jauh, pesannya.

Masih kata Agus, untuk masyarakat yang meninggalkan rumah saat mudik, jangan lupa perhatikan kondisi sekitar. (Red.Su)
Baca:.

Sunday, May 26, 2019

Jalan Rusak ; Excavator milik SG Group Melintasi Jalan Semen Milik Pemerintah

5/26/2019 10:11:00 PM
"Excavator Milik Pengusaha melintas jalan Desa yang tidak sesuai peruntukkan jalan untuk alat Berat, dan Akhirnya membuat Rusak Infrastruktur yang dibangun"


Tanjung Leidong - Buser News, Sejumlah warga Kec. Kualuh Leidong Labura khususnya warga simpang 3 merasa kesal atas alat berat jenis eksavator Milik Sg Group melakukan rolin di jalan umum persisnya di jalan lintas simpang tiga menuju Desa Simandulang baru baru ini .

Walaupun tidak diperbolehkan untuk melintasi jalan desa, excavator tetap melintasi dengan dalih jangan salahkan alat beratnya, dan tetap bertahan dan menyalahkan pemborong jalan Desa tersebut.

Bobot excavator yang melebihi ketahanan jalan tetap melintas tanpa sanksi keras, "Tingkat Tonase Excavator mencapai lebih kurang 20 ton tidak layak melewati jalan kelas 3 A  dimana maksimal hanya boleh di lewati 8 ton" ungkap Heri Subekti salah satu organisasi masyarakat laskar harimau labura pada wartawan 26/minggu.

Akibatnya, dengan berat yang sangat bertolak belakang ,jalan umum mengalami kerusakan dalam arti pecah pecah di bagian pinggir beton. 

Lanjut hasan, perusahaan SG Group seharusnya mengerti, jalan umum jenis cor semen tidak layak untuk di lewati oleh alat berat yang kapasitas tonasenya dua kali lipat lebih berat dari daya tampung jalan semen tersebut. 

Pemerintah sudah dengan susah payah menghabiskan dana milliaran untuk jalan tersebut, jangan se enaknya pihak pengusaha menghancurkannya. Kata hasan. 

Amri Nasution toko pemuda Kualuh Leidong mengatakan dengan tegas,  yang namanya jalan semen tidak layak untuk di lewati alat berat jenis excavator. "Apa pun ceritanya,   Jelas ini pihak pengusaha bisa di tuntut merusak fasilitas jalan umum milik pemerintah", 

Sementara dari perwakilan pihak pengusaha, saat di konfirmasi tim media melalui via hp  beliau mengatakan," jangan salahkan beko, salah kan siapa pemborongnya ujarnya dari seberang sana".

Disisi lain Kepala dinas  Pekerjaan Umum kabupaten labuhanbatu Utara Edwin ST  saat di konfirmasi terkait hal rusaknya bagian jalan akibat alat berat excavtor, itu jalan Semen kelas 3A yang kapasitas daya tahan hanya maksimal 8 tone, lebih dari itu gak tidak di perbolehkan, 

"Intinya ,jalan semen tidak boleh di lewati roda besi, permukaan nya bakal hancur, kalau kelebihan tonase, bagian dalam cor akan retak dan patah, lama kelamaan akan hancur." Ungkap Kadis PU Kabupaten Labuhanbatu Utara. (Red.Su / M. Parulian Panjaitan)
Baca:.

Wednesday, May 15, 2019

Judi Togel Marak di Kualuh Leidong, Kapolsek diminta Tindakan Nyatanya

5/15/2019 10:15:00 PM
"Ketua LSM Gebrak RI menyikapi maraknya Judi Togel di wilayahnya, perlu sikap dan aturan yang tegas dari aparatur"

Labuhanbatu Utara - Buser News, Ketetapan Hukum baik dengan Penerapannya dari awal selalu diuji untuk memberantas segala kegiatan yang melanggar Hukum, namun dalam kenyataan masih ditemukannya dan bebasnya tindakan kejahatan tersebut akibat adanya pembiaran maupun faktor faktor backupan dari oknum untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu penyakit masyarakat (PEKAT) kian lama sangat meresakan warga ,  selain kriminalitas, Narkoba bahkan peredaranya saat ini sudah meluas sampai ke beberapa desa, Judi Toto Gelap pun beroperasi dan dilakukan oleh bandar togel yang terkesan secara terselubung dan kian hari meracuni kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya

"Diantaranya Judi togel (toto gelap) yang masih beroperasi di bulan Ramadhan walaupun sudah mendapat laporan dari masyarakat", ungkap ketua Lsm Gebrak RI Kualuh Leidong  Arjuna,  Rabu 15/5.

Informasi dan investigasi didapat di lapangan, keberadaan para bandar togel sudah tersebar menguasai beberapa desa yang ada di Kualuh Leidong sampai ke pelosok perdesaan.

Menurut warga setempat, saat ini ada beberapa agen togel di Kecamatan Kualuh Leidong mengembangkan jaringan masing-masing,ada yang memasang lapak dengan cara sembunyi-bunyi , ada juga melalui layanan teknologi via SMS pada HP.

Akibat maraknya dan terbiarkan Judi Togel yang marak terjadi menjadikan pekerjaan rumah dari Penegakan Hukum yang selayaknya segera dilakukan aparatur penegak hukum yang nota benenya memiliki kekuasaan dan Instruksi untuk melakukan tindakan baik dengan persuasif maupun tindakan tegas, karena apapun itu adalah sebuah perbuatan yang telah melanggar Hukum dan merugikan.

Namun jawaban maupun informasi yang didapat dari aparatur selalu menjadi perhatian dan sorotan media, kejelasan informasi akan penyakit masyarakat apakah semakin berkurang ataupun bertambah, untuk dapat disampaikan menjadikan arah Hukum jauh dari harapan untuk perubahan akan ketaatan terhadap peraturan maupun norma norma Hukum yang ada, dan sudah sampai dimana pencegahan itu dilakukan.

Saat di konfirmasi Teman Teman media Kapolsek AKP Sharul  melalui via seluler terkait maraknya judi di  kecamatan Kualuh Leiidong, Beliau mengatakan," coba hubungi aja kanit Reskrim. Katanya singkat.

Warga yang berinisial HR berharap judi togel (toto gelap) bersih dari peredaran di kecamatan Kualuh leidong kabupaten Labura.  (Red.Su / Parulian.P)
            
Baca:.

Friday, May 10, 2019

Ifrastruktur Tak Layak Pemerintah Malah Tutup Mata, apakah Korupsi dibiarkan...!!!!

5/10/2019 12:19:00 PM
"Jalan Baru dibangun namun sudah amblas, dana Negara kemana semua itu"

Labuhanbatu Utara - Buser News, Infrastruktur merupakan jantungnya sebuah pusat pemerintah, dan selalu dibanggakan namun kenyataan pahit dialami warga yang memang dinina bobokan akan program desa untuk memperbaiki desa maupun perkotaan.

Hal ini tampak pada Jalan Stadion kelurahan Tanjung  Leidong ambruk yang kerap menyebabkan kecelakaan.

Dari Pantauan di lapangan Jumat,10/5, pada sepanjang jalan Stadion, cukup parah di titik jalan yang paling parah dapat dilihat di depan kantor Koramil Tanjung Leidong.

Salah satu supir bernama ibas mengaku Kecewa kepada pemerintah Karena tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan jalan Ini"tidak ada perbaikan dari pemerintah untuk jalan ini Sudah bertahun tahun jalan ini rusak "Kata ibas

Ironis lagi jalan ini adalah jalan menuju kantor Polisi kantor Camat kantor kantor lain nya Kekecewaan yang sama juga di sampai kan Warga bernama ijek "saya heran kenapa jalan utama kelurahan tg Leidong

"Pemetintah sudah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan, bila didepan mata mereka tidak ada nampak kerusakan sedangkan mereka diam dan tidak melakukan apa apa", ungkap warga tempatan yang kesal.

"Sifat keburukan dan kebohongan publik yang selama ini dielu elu dan diagungkan bahwa tidak ada kerusakan dan semuanya lancar lancar saja asal bapak senang" ungkapan kekecewan dan tiada kepercayaan disampaikan warga Kualuh Leidong yang tidak ingin disebutkan namanya.

Sementara itu Kecamatan Kualuh leidong kabupaten Labura tak kunjung di perbaiki ,pemerintah Masyarakat berharap pemerintah segera mencari solusi untuk memperbaiki jalan tersebut terlebih lagi ini jalan utama ke kantor kantor pemerintah. (Red.Su/Parulian)
Baca:.

Post Top Ad

Your Ad Spot