Hadapi Sidang Ijazah JR Saragih, KPUD Sumut Sebut Punya Bukti Pamungkas - BUSER-NEWS | Berani Demi Tegaknya Hukum & Keadilan

Hot

Post Top Ad

Tuesday, February 27, 2018

Hadapi Sidang Ijazah JR Saragih, KPUD Sumut Sebut Punya Bukti Pamungkas



BUSER-NEWS.COM-MEDAN | Sengketa persidangan musyawarah yang terus dilakukan Bawaslu, KPUD Sumut dan Kuasa hukum JR Saragih dan Ance terus menuai perselisihan terkait legalisir ijazah dan keterangan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Sidang ke empat yang akan digelar pada 27 Februari 2018, mendatang, KPUD punya bukti pamungkas yang akan ditunjukkan pada persidangan musyawarah.

Hal ini disampaikan langsung oleh komisioner KPUD Sumut, Benget Silitonga yang mengatakan, fakta-fakta legalisasi akan disampaikan pada sidang ke-empat.

"Kami sudah menunjukkan sejumlah fakta, terkait proses legalisasi yang diterbitkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan kami juga punya keterangan pamungkas yang akan kami tampilkan pada persidangan besok. Kami tegaskan surat kepala dinas yang mereka selalu bilang, itu kami terima dari Demokrat bukan dari dinas dan langkah yang kami lakukan yaitu klarifikasi langsung ke dinas pendidikan bukan ke Demokrat," ujarnya saat gelar konferensi pers di Kantor KPUD, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Senin (26/2/2018).

Kesiapan KPUD untuk sidang ke-empat ini akan dihadapi lebih santai. Bukti-bukti fakta, stempel dan rekaman video sudah dikantongi pihak KPUD untuk menunjukkan pada persidangan mendatang.

Komisioner divisi penindakan dan hukum, Yulhasni mengatakan, tiga kali ikut persidangan, insya Allah pada tanggal 27 Februari 2018 dalam keadaan siap.

"Kenapa kami tidak memakai pengacara, karena kami masih mampu memberikan jawaban. Kami melihat sejak dari sidang pertama, pihak pemohon sudah banyak memberikan keterangan yang menurut kami ini tidak benar, makanya kami gelar konferensi pers agar bisa menjawab semuanya, jadi masyarakat bisa tau yang sebenarnya," ujarnya.

"Bagi kami media adalah wadah untuk menjelaskan ke publik, terkait apa yang sudah kami lakukan sampai tahap putusan. Tentunya seluruh tahapan ini sudah kami lakukan dan memiliki alat bukti yang detail," tambahnya

Soal isu atau persepsi yang dibangun seolah-olah undang-undang 10 tahun 2016 satu pasal soal persyaratan ijazah terakhir.

"Mari sama-sama membaca undang-undang, dalam pasal 49 PKPU nomor 3 sebagai turunan dari undang-undang nomor 10, yaitu dalam hal, calon mencantumkan pendidikan riwayatnya sekolah lanjutan tingkat atas, Paslon wajib mencantumkan fotocopy ijazah baik S1, S2 dan seterusnya. Sekali lagi kami tegaskan yang menjadi syarat calon pendidikan yaitu SMA, PKPU sudah mengatur itu," tambah Benget dalam pertemuan kompers. (*)



sumber : tribun
editor : irul

Post Top Ad

Your Ad Spot