KPK : Jumlah Duit Yang Mengalir dari Dana Proyek di Labuhanbatu Mencapai Rp 40 Miliar - BUSER-NEWS | Berani Demi Tegaknya Hukum & Keadilan

Hot

Post Top Ad

Friday, September 14, 2018

KPK : Jumlah Duit Yang Mengalir dari Dana Proyek di Labuhanbatu Mencapai Rp 40 Miliar

eks Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap (istimewa)
BUSER-JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan mendalami kasus yang dialami Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap.

Bahkan, KPK akan kembali memanggil eks Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap yang sebelumnya, Rabu (12/9/2018) tidak hadir saat dilakukan pemanggilan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan dalam penyidikan kasus Labuhanbatu dilakukan pengembangan pada penerimaan lain.

"KPK sedang melakukan identifikasi dugaan penerimaan lain terkait proyek-proyek di Labuhanbatu," kata Febri lewat siaran pers KPK, Kamis (13/9/2018).

"Jumlah sampai saat ini, ada sekitar Rp 40 miliar. Penyidik masih terus mendalami dugaan penerimaan lainnya," sambungnya.

Febri menjelaskan nilai ini berkembang jauh dari bukti awal yang disita KPK saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), yaitu bukti transfer Rp 576 juta. Untuk kepentingan asset recovery dalam kasus ini, KPK juga melakukan pemetaan aset yang diduga berasal dari fee proyek tersebut.

"KPK mengingatkan agar jika ada pihak-pihak di Labuhanbatu atau Sumatera utara secara umum ditawarkan aset yang terkait dengan tersangka PHH, agar berhati-hati dan segera menyampaikan Informasi pada KPK," jelas Febri.

Lembaga antirasuah tersebut juga menetapkan dua tersangka lainnya dari unsur swasta. Mereka adalah Umar Ritonga (UMR) dan Effendy Sahputra (ES).

Sebelumnya, KPK mengamankan 6 orang dalam kasus tersebut. Satu di antaranya, Pangonal Harahap yang menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu.

Sementara, lima lainnya ialah ES; H. Thamrin Ritonga (HTR), swasta; Khairul Pakhri (KP), Kepala Dinas PUPR Labuhanbatu; H, pegawai BPD Sumut, dan E, ajudan.

Pangonal Harahap diduga menerima suap dari ES, selaku pemilik PT BKA (PT Binivan Konstruksi Abadi). Pemberian suap dilakukan melalui UMR.

KPK menetapkan pihak penerima, PH dan UMR disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, sebagai pihak pemberi, ES disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atay huruf b atau pasal 13 UU UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (*/bsr)



sumber : Tribunnews.com
editor : rul/buser-news.com

Post Top Ad

Your Ad Spot