Sekda Buka Rapat Rekonsiliasi Dokumen Pasca Gempa di NTB - BUSER-NEWS | Berani Demi Tegaknya Hukum & Keadilan

Hot

Post Top Ad

Thursday, September 13, 2018

Sekda Buka Rapat Rekonsiliasi Dokumen Pasca Gempa di NTB

Sekda NTB  Ir. H. Rosiyadi H. Sayutie, Ph.D saat mengadakan rapat Rekonsiliasi Dokumen pasca gempa di NTB (tengah) bersama Satgasgab, Bappeda Kabupaten/Kota serta BPBD se-NTB.



BUSER-MATARAM | Kondisi wilayah NTB yang terpapar gempa menuntut percepatan pemulihan situasi dan kondisi pasca bencana guna normalisasi tatanan kehidupan sosial dan berjalannnya roda pemerintahan daerah yang stabil. 

Dalam rangka percepatan tersebut Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat khusus dengan mengundang OPD terkait dan jajarannya, Satgasgab, Bappeda Kabupaten /Kota serta BPBD se NTB. 

Dalam rapat tersebut intinya menyususn rancangan kesiapan dan tindak lanjut penanganan dalam Rekonsiliasi Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kabupaten/Kota Terdampak Prov. NTB yang digelar di Grand Legi Mataram, Rabu (l2/9/2018).
Rapat tersebut secara resmi dibuka Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosiyadi H. Sayutie, Ph.D, usai sambutannya yang ditandai dengan tepuk tangan riuh peserta.
Dalam Sambutannya, Rosiadi menyampaikan, pertemuan tersebut dalam rangka menyususn rencana aksi pemulihan infrastruktur dan kondisi masyarakat pasca gempa bumi. Rosiadi juga berharap agar semua OPD terkait telah menyusun rapim rancang besaran dana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan ditindak lanjuti. Finalisasi dan publikasi hasil rencana hari ini akan dilaksanakan pada tanggal l8 September mendatang dengankebijakan kebijakan pemerintah.
Sesuai daftar undangan acara tersebut dihadiri oleh 22 Kementrian terkait, TNI, POLRI, PLN, Kepala BNPB RI yang diwakili Deputi BNPB Pusat Ir. Harmensyah, Kepala Bappeda NTB, Kepala Bappeda dan  BPBD Kabupaten/Kota se-NTB, Kepala OPD tekhnis terkait Kabupaten/Kota, serta seluruh anggota sekretariat bersama Pemprov. NTB untuk transisi darurat kepemulihan dan percepatan rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa.
"Terkait penyaluran dana bantuan renovasi hunian korban gempa, diharapkan setelah acara ini diharapkan dana tersebut sedah dapat dicairkan. Sementara ini masih tersekat oleh prosedur persyaratan administrasi yang harus terpenuhi sesuai dengan standar yang sudah diatur. Selain itu harus ada surat usulan dari Bupati/Walikota yang juga didukung dengan data, dan mudah mudahan sudah kelar. SOP-nya nanti dari tim tehnis pendamping. Saat ini masih dalam proses pengadaan bahan material yang dibutuhkan. Mestinya minggu ini sudah bisa dimulai pembangunan rumah hunian yang sudah direkomendasikan,” jelas Rosiadi.
Terkait tanggapan negatif oleh sejumlah tokoh masalah prosedur pencairan dana Rp 50.000.000. Rosiadi menambahkan bahwa pihak pemerintah akan melakukan sesederhana mungkin agar tidak terkesan mempersulit rakyat. Yang sudah realisasi dananya sekitar 5000 orang, diharapkan oleh Presiden menyusul realisasi l0.000 orang. Mungkin selanjutnya akan direalisasi secara paralel, karena dananya sudah ada.
Pemprov NTB sudah mengususlkan kepada kementrian agar tidak hanya satu model perumahan yang dipaksakan, tetapi harus ada beberapa pilihan yang ditawarkan untuk kemudahan pelaksanaan.
“Saya berharap PUPR segera merekomendasikan model model alternatif yang lain, agar masyarakat punya pilihan yang termudah dan tercepat. Untuk memenuhi tuntutan inpres yang harus ada usulan PUPR, kami mohon juga agar PUPR tidak terlalu kaku dan saklek dengan ketentuan. Yang penting dana tersebut dipakai untuk rehab rumah, dan kita serahkan pada pilihan masyarakat," imbuhnya. (N3G)

Post Top Ad

Your Ad Spot