Terkuak, Dari Tahun 2016, Pangonal Harahap Sudah Terima Suap - BUSER-NEWS | Berani Demi Tegaknya Hukum & Keadilan

Hot

Post Top Ad

Saturday, October 13, 2018

Terkuak, Dari Tahun 2016, Pangonal Harahap Sudah Terima Suap

Eks Bupati Labuhanbatu, Oangonal Harahap usai menjalani pemeriksaan sidang di KPK. (istimewa)

BUSER-JAKARTA | Terkuak dalam persidangan, ternyata pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra sudah tiga kali memberikan suap pada mantan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap.
Uang suap itu diberikan dalam tiga tahap mulai dari 2016 untuk memberikan beberapa paket proyek pengerjaan pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 di Kabupaten Labuhanbatu.
"Perbuatan terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara, dalam hal ini Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu, dengan maksud supaya memberikan beberapa paket pekerjaan pada TA 2016, 2017 dan 2018 di Kabupaten Labuhan Batu, bertentangan dengan kewajibannya bupati," kata JPU KPK, Dedy Sukmono di hadapan majelis hakim yang diketuai Irwan Efendi, Kamis, (11/10/2018) pagi.
Menurut jaksa, uang suap itu berkaitan dengan proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu kurun waktu 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp 38,882 miliar dengan.
"Tahun 2016 sebesar Rp 10,38 miliar, 2017 sebesar Rp 11 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp 17,5 miliar.
Sambung jaksa, pada tahun 2016 dari proses permainan lelang, akhirnya terdakwa mendapatkan proyek peningkatan Jalan Aek Buru-Padang Laut, senilai Rp 8 Miliar, peningkatan Jalan Mahilil-Padang Rapuan senilai Rp 5 Miliar, peningkatan Jalan Urung Kompas-N2, senilai Rp 5 Miliar, peningkatan Jalan Padang Matinggi-Tanjung Harapan senilai Rp4 miliar dan Peningkatan Jalan Padang Matinggi -Perlayuan, senilai Rp2 miliar.
Perbuatan terdakwa memberikan fee kepada bupati terus berlanjut hingga proyek 2018.
Ada sembilan proyek di tahun tersebut yang dimenangkan terdakwa melalui permainan lelang yang dibuat bupati.
"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," kata JPU. (bsr)

sumber : Tribunnews.com

Post Top Ad

Your Ad Spot