Pemilu Yang Memanas diKhawatirkan akan Memicu Persoalan Besar Nantinya - BUSER-NEWS | Berani Demi Tegaknya Hukum & Keadilan

Hot

Post Top Ad

Tuesday, January 8, 2019

Pemilu Yang Memanas diKhawatirkan akan Memicu Persoalan Besar Nantinya

"Selevel KSP tidak Perlu Membuat Pernyataan semacam itu, Dua aturan itu dikhawatirkan akan memicu persoalan besar nantinya. Dia pun tak yakin Moeldoko tahu tentang potensi persoalan besar itu"

Nasional-Buser News, Pemilihan Presiden sudah tinggal menunggu waktu, pergerakan setiap tim pendukung terus melancarkan serangan, seperti halnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang sekaligus menjadi tim kemenangan petahanan dengan menggunakan segenap kekuatan dan kekuasaan yang masih diduduki menyerang kubu lawan, dengan segala macam skenario.

Fasilitas Negara pun dipergunakan sebagai ajang kesempatan untuk menuai suara, sedangkan dalam peraturan perundang undangan bila seorang yang ingin menjabat sebagai Presiden lagi untuk sementara jabatannya digantikan oleh wakilnya untuk mengisi kekosongan pemerintahan, dan ini kekuatan itu dipergunakan petahana sebagai cara baru kekuasaan yang dipergunakan untuk menghancurkan lawan, berarti hal ini Petahana menjadi Calon Presiden kembali bukan masih menjabat sebagai Presiden dan harus mundur untuk sementara sebagai Presiden, tercantum dalam Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2008.

Hal ini baru terasa oleh masyarakat bahwa maksud UU Nomor 42 tahun 2008 dicabut dan disyahkan dan digantikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017, yang dapat dilihat dari pasal 571, adalah untuk menggunakan semua fasilitas Negara untuk memenangkan petahana dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan Negara maupun Masyarakat, dengan seluruh Kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki selama masih menjabat sebagai Presiden sampai masanya pemilihan maupun setelah pemeilihan.

Opini pun terus bergerak ancaman dari tim petahana terhadap kubu jokowi - maaruf terhadap Prabowo-Sandi semakin kental dengan kekuasaan, dengan sudahnya dicabutnya dan digantikannya UU tersebut hal ini menjadi kekuatan bagi tim Prabowo-Sandi termasuk seluruh lapisan masyarakat yang ingin adanya Pemerintahan yang benar dan bukan menjadi Pemerintahan bayang bayang.

Informasi yang didapat dilapangan mengenai pernyataan Moeldoko atas ancaman yang telah dilontarkannya, "Kita ingin Pemerintahan ini dan Negeri ini menjadi Negeri yang tenteram dan makmur, bukan yang dilontarkan kebanyakan dari tim Petahana, kita sudah melihat semua kelakukan dan moral mereka, seperti halnya yang diungkap Staff Kepresidenan itu," ungkap Vi (alias) warga yang tidak ingin diungkapkan namanya, 7/1/2019 

Masyarakat juga sudah geram lihat manuver kubu Jokowi-Maaruf yang dianggap memobilisasi kekuasaan dan kekuatan hitam dan pencintraan agar masyarakat dan warga Indonesia mempercayai pemerintah dan KPU. 

Sementara itu Moeldoko dengan memberikan ultimatum ancaman meminta agar skenario skenario sistematis memobilisasi masyarakat untuk tak percaya pemerintah dan KPU di Pilpres 2019, dihentikan dan ditujukan untuk kubu Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, Moeldoko merasa ada upaya sistematis untuk memobilisasi agar muncul masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. "Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidak percayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu, ini sudah jelas," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

Moeldoko pun memberi peringatan pada oposisi. Dia meminta agar kubu Prabowo jangan memainkan isu tersebut.

"Kita sudah punya catatan, jangan main-main, jangan main-main. Kemarin Saya bilangin lanjutkan permainan itu, saya akan mainkan juga," kata Moeldoko. 

Terkait hal itu, Jubir Prabowo-Sandiaga, Ferry Juliantono mengatakan, KPU memang perlu dikritisi. Karena dari informasi yang dia peroleh, ada dua aturan KPU yang sampai sekarang belum diselesaikan.

"Kami mendapatkan informasi ada dua peraturan yang belum diputuskan mengenai pemungutan suara dan rekapitulasi suara. Peraturan tersebut sudah molor beberapa bulan dari yang sudah ditetapkan," kata Ferry saat dihubungi merdeka.com, Selasa (8/1).

Dua aturan itu dikhawatirkan akan memicu persoalan besar nantinya. Dia pun tak yakin Moeldoko tahu tentang potensi persoalan besar itu.

"Ini juga berpotensi menjadi masalah besar. Pak Moeldoko tahu nggak soal ini, jangan-jangan belum tahu," tambah Waketum Gerindra ini.

Oleh sebab itu, Ferry meminta kubu Jokowi-Ma'ruf tak main ancam. Kedua kubu harus memiliki semangat yang sama agar Pilpres 2019 berjalan adil, transparan dan akuntabel.

"Kami meminta tim Jokowi- Ma'ruf Amin termasuk Pak Moeldoko jangan pakai ancaman, lihatlah kenyataan objektifnya. Masyarakat juga punya penilaian dan sikap loh dalam era yang sangat terbuka ini," tegas Ferry.

Sementara itu Juru Bicara Debat Prabowo-Sandi menanggapi Ancaman itu menuai respon , Sodik Mujahid. mengutarakan,"Kata dia, ancaman tersebut tidak seharusnya keluar dari mulut seorang Moeldoko yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP)".

"Seharusnya level Moeldoko tidak begitulah, ya karena permainan level-level menengah ke bawah iya enggak? Kalau bicara permainan tanda petik begitu mohon maaf kami loh yang banyak dikerjain," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1).

Menurutnya, BPN adalah pihak yang paling banyak diserang oleh fitnah. Padahal pembuat itu, lanjut dia, paling banyak berada di kubu Jokowi-Ma'ruf.

"Kami yang paling banyak dikerjai, tapi kami difitnah. Hoaks adalah dari sana, produser yang paling banyak. Ya jadi sekali lagi poinnya level begitu jangan ancam-mengancam biarlah kita harus meredakan," ungkapnya.

Terkait tudingan sengaja 'menggoreng' isu untuk membuat masyarakat tidak percaya pada penyelenggara pemilu, Sodik juga meminta TKN membuktikannya. Termasuk soal keindependenan KPU.

"Buktikan bahwa kita baik KPU-nya atau pemerintahannya tidak seperti yang dikatakan kalau memang mereka punya fakta punya bukti dan kami pun tentu tidak sembarangan itu adalah hak semua rakyat untuk membuat pandangan, penilaian dan kritiknya terhadap pemerintah dan KPU," ucapnya.

Diketahui, netralitas KPU menjadi sorotan. Setelah membatalkan pemaparan visi misi Capres-Cawapres, KPU juga memberikan bocoran soal debat capres perdana pada 17 Januari nanti. Hal ini membuat kubu Prabowo-Sandiaga curiga dengan KPU. (Red.Su/Tim)

Post Top Ad

Your Ad Spot