Pengusaha Galian C Ilegal Lolos Dari jerat Hukum - BUSER-NEWS | Berani Demi Tegaknya Hukum & Keadilan

Hot

Post Top Ad

Saturday, April 6, 2019

Pengusaha Galian C Ilegal Lolos Dari jerat Hukum

"Pengusaha Galian C bebas tanpa ada Tindakan Nyata dari Pemangku Kebijakan"

Serdang Bedagai, Buser News Peraturan hanya sebuah peraturan yang memiliki celah untuk Para Pengusaha untuk melakhkan kecurangan dengan peruntukkannya atas Peraturan yang dikeluarkan Bupati

Dengan kurang nya Pengawasan Dinas Terkait Disinyalir Peraturan Bupati ( PERBUB ) Nomor : 26 Tahun 2016 Tentang Gerakan Sawah Mandiri, Disalah Gunakan. 

Pengusaha galian C pun semakin merajalela di sekitaran kecamatan Perbaungan karena sering lepas dari jeratan hukum. Walau sudah berulang kali dilakukan penangkapan alat berat excapator beko, yang di lakukan oleh Polres Sergai Dan Poldasu, namun tidak di temukan satupun pelaku galian C sampai di meja hijau. 

Sementara kerugian keuangan negara akibat kegiatan ini hingga mencapai milyaran Rupiah, Hal ini diakibatkan banyaknya pengusaha galian C yang nakal, senin (5/4). 

Diantara Peraturan Bupati tersebut, Peraturan Bupati ( PERBUB ) Nomor : 26 Tahun 2016 Tentang Gerakan Sawah Mandiri menjadi ajang kesempatan bagi pengusaha galian yang nakal untuk meraup keuntungan, dengan dalih GSM namun apa yang terjadi banyaknya penyalah gunaan pengorekan galian tanah saat di lokasi, seperti pendalaman sawah yang tidak sewajarnya, seharusnya Dinas Pertanian harus ekstra dalam menangani cetak sawah seperti yang terjadi di desa kota galuh sawah yang di cetak menjadi sawah lagi dengan kedalaman sekitar setengah meter menggunakan alat berat excavator dan anggutannya menggunakan dumb truk. 

Saat dalam pemantauan Tim media, saat berada di Lokasi galian masih terlihat hilir mudik dump truck, sehingga disinyalir adanya permainan antara pemerintahan kecamatan melalui trantib dengan pihak pengusaha galian C,  sehingga memuluskan niat pengusaha untuk tetap menjalankan aksinya. 

Diantaranya di Perbaungan Serdang Berdagai, diduga diantara pengusaha lainnya yang dari pantauan media , disaat akan mengkonfirmasi kepada pengusaha yang berinisal D tidak mau untuk ditemui wartawan atas galian yang dilakukannya di Desa Kota galou.

Begitu juga dari Salah satu Pengusaha lainnya dari galian C ini diduga oknum Polri yang berlokasi berinisal S , di Desa Bingkat dan selanjutnya galian dibuang ke Desa Citaman Perbaungan.

Sementara pengaturan atas Galian C diatur dalam Peraturan Mentri Lingkungan Hidup nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Peraturan Mentri ini menyebutkan bahwa, Bahan galian non logam atau bahan galian golongan C termasuk dalam bidang sumber daya energi dan mineral dimana jenis usaha galian C termasuk dalam bidang sumber daya energi dan Mineral, dimana jenis usaha Galian C ini wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan. 

Berdasarkan PP Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 1 menyatakan kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, Pedesaan,  pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pada Pasal 63 dalam UU NO. 26 Tahun 2007 bahwa saknsi bisa diberikan berupa pengembalian fungsi ruang sanksi pidana lain sesuai pada pasal 69 untuk perubahan, akan di pidana 3 tahun dan denda 500. 000. 000 ( Lima Ratus Juta) Rupiah. 

Sementara itu Imam Susanto selaku wakil Ketua DPD NGO HDIS saat di konfirmasi Tim beberapa waktu sebelumnya ( 14/2 ) terkait Galian C yang terjadi di Perbaungan akhir akhir ini Mengatakan ” Aturan mengenai galian C berikut sanksi pidananya sudah jelas bunyinya bagi pihak yang melakukan pengrusakan lingkungan termaktub secara jelas seperti yang tertera dalam Undang Undang yang berlaku, Bahkan, tidak tanggung-tanggung ancaman kurungan penjaranya diatas 5 tahun dan atau denda hingga miliaran rupiah, tegas Imam. 

Lanjutnya menambahkan” Seharusnya semua dinas terkait dapat bekerjasama agar kinerja galian C tepat sasaran dan tidak sampai merusak Fasilitas Umum seperti Sat Pol PP Sebagai Penegak Perda jelas tidak di Fungsikan di serdang Bedagai seharusnya Satpol PP bisa mengontrol kinerja galian C agar tepat sasaran sesuai Peraturan Bupati ( PERBUB ) Nomor : 26 Tahun 2016 Tentang Gerakan Sawah Mandiri,  Dan Dinas DLLAJ sergai seharusnya dapat mengawasi dan mengontrol tonase muatan pada sesuai kapasitas jalan, sehingga armada yang melintasi jalan kabupaten tidak melebihi tonase sehingga dapat mengurangi dampak kerugian pada keuangan negara, Dinas Pertanian seharusnya kroscek lapangan galian tanah urug apakah sudah sesuai dengan peruntukan," Papar Imam. 

Sementara itu keadaan atas tindakan para pengusaha galian C sudah dilaporkan namun masih menunggu tindakan dari pihak pihak yang terkait, "Semua kejadian ini juga sudah dikoordinasikan kepada Pihak Polres Serdang Bedagai, untuk dapat ditindak lanjuti", ungkap Manalu warga yang melihat hilir mudik dump truck yang melintas didepannya. Jumat, (5/4/2019.(Red.Su)

Post Top Ad

Your Ad Spot