Adanya Indikasi Penyelewengan Dana Desa Di Kecamatan Perbaungan Desa Jambur Pulau - BUSER-NEWS | Berani Demi Tegaknya Hukum & Keadilan

Hot

Post Top Ad

Tuesday, June 18, 2019

Adanya Indikasi Penyelewengan Dana Desa Di Kecamatan Perbaungan Desa Jambur Pulau

Perbaungan - Buser News, Maksud untuk mensejahterakan dan menguatkan perekonomian desa dengan dikucurkan Pemerintah Pusat melalui dana Desa yang diistruksikan menjadi minim pengawasan dan akuntabilitas. 

Sektor pemerintahan dan infrastruktur menjadi ladang basah korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam satu dekade terakhir. Minimnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program di desa menjadi faktor maraknya penyelewengan dana desa.

Sementara itu Penguatan ekonomi desa dan pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa menjadi perhatian, anggaran Dana Desa mencapai Rp70 triliun atau meningkat 16,67 persen dari tahun sebelumnya.

Anggaran DD berasal dari APBN dan dimulai sejak 2015, sementara ADD bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah minimal sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Keduanya sumber pendapatan asli desa.

Sektor korupsi pemerintahan seperti penyalahgunaan dana operasional kantor, rehabilitasi kantor desa, serta pembelian sarana dan prasaran seperti alat tulis kantor, pemberdayaan masyarakat Desa yang paling merugikan negara.

Dari hasil peninjauan di lapangan terhadap penggunaan ADD desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai diindikasikan adanya penyelewengan dana ADD di sektor infrastruktur maupun di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemasyarakatan Desa, maupun di penyelenggaraan Desa, yang dilakukan Kepala Desa Jambur Pulau, Kabupaten Serdang Bedagai.

“Tidak mengherankan kalau banyak korupsi operasional kantor dan infrastruktur. Itu (operasional kantor) korupsi kecil-kecilan, biasanya orang permisif akan hal itu. Sedangkan korupsi infrastruktur terjadi karena minim pengawasan dan akuntabilitas,” ujar tokoh Muda Perbaungan Junaidi, (17/6/2019), Desa Jambur Pulau.

"Selain itu, anggaran yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur untuk pembangunan jalan, jembatan, penerangan jalan atau proyek infrastruktur lainnya, justru dikorupsi para aparat desa dan swasta." Ungkapnya kembali.

Sebelumnya Tim media sempat meninjau ke Lokasi Kantor Desa Jambur Pulau, yang ditemukan hanya satu orang saja yang berada di Kantor Desa, disaat tim ingin mengkonfirmasi ke Kepala Desa atas penggunaan ADD, dari tahun 2016. "Kepala Desa tidak berada di tempat". Didapati informasi bahwa kantor desa di jam kerja tidak adanya kegiatan maupun aparatur desa yang bertugas di Kantor Desa pada saat akan mengkonfirmasi. 17/6/2019.

Sementara dari keterangan yang didapat baik dari masyarakat maupun tokoh masyarakat di desa Jambur Pulau, kecamatan bahwa hal penyelewengan ini sudah sampai pada tahap tahap mediasi dan si SP3 oleh Kepolisian Sektor Serdang Bedagai No.B/207.b/XI/2017/reskrim dengan klasifikasi biasa, 

"Kita sudah melakukan laporan dan saksi saksi atas penyelewengan tersebut, namun penyelidikan itu kami rasa tidak sepenuhnya dilakukan oleh aparat yang terkait akan penggunaan dana desa tersebut, diantaranya BPD yang sudah ditetapkan malah dinonaktifkan berarti pelaksanaan anggaran desa tidak diketahui oleh BPD", terang boby yang salah satu tokoh masyarakat yang didampingi Ali Musa anggota BPD sesuai SK Bupati No.305/410/tahun 2013, (17/6/2019).

"Kami menemukan adanya penyelewengan dana yang nota bene dikorupsi baik itu pada penggunaan dana bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, infrastruktur, Bidang pembinaan kemasyarakatan desa", terangnya kembali.

Penyelewengan Dana Desa Bisa menjadi besar sejak dikucurkan dana desa dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Dalam praktiknya, penggunaan DD dan ADD bisa berbeda tiap desa, tergantung prioritas pengembangan desa. Sektor lain yang menjadi sasaran empuk yakni sosial, pendidikan, dan pertanian.

Kepala Desa menjadi aktor yang paling banyak dibandingkan perangkat desa lainnya atau pihak rekanan. Dalam beleid UU Desa, pengelola dana desa adalah kepala desa. Artinya, ia punya kuasa penuh atas penggunaan uang dengan pengawasan dari Badan Pemberdayaan Desa (BPD).

“Kekuasaan kepala desa sangat besar dalam pengelolaan dana desa, jadi mekanisme (penggunaannya) harus terbuka. Selama ini tidak terbuka karena takut ketahuan,” ujar Junaidi tokoh Pemuda di Jambur Pulau saat dihubungi tim media.(17/6/2019).(Red.Su/Tim)

Post Top Ad

Your Ad Spot