BRI dalam Dekade Penggelapan Dan Jabatan yang Dilakukan Oknum BRI Itu Sendiri - BUSER-NEWS | Berani Demi Tegaknya Hukum & Keadilan

Hot

Post Top Ad

Monday, July 15, 2019

BRI dalam Dekade Penggelapan Dan Jabatan yang Dilakukan Oknum BRI Itu Sendiri

Ilustrasi ; Internet
Sumatera Utara,  Buser News -Kebocoran dan kelalaian masih didapati dalam pengelolaan Keuangan pada Bank Milik Negara. 

Dari kelalaian tersebut Negara telah dirugikan,  Empat pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Unit Aek Pamienke Rantauprapat diadili di Pengadilan Tipikor Medan,  Senin (8/1). 

Keempatnya didakwa telah me­lakukan penyimpangan penya­luran kredit umum pedesaan (Ku­pedes) di PT BRI (Persero) Tbk Unit Aek Pamienke Rantauprapat pada 2013, 2014 dan 2015 yang merugikan ne­gara sebesar Rp2,69 miliar.

Keempat terdakwa yakni Hairudin Siregar selaku Kepala BRI Unit Aek Pamienke, Zulfahmi Lubis selaku man­tan Kepala BRI Unit Aek Pa­mienke, Arianto selaku karyawan BRI dan Rumuddin Tampubolon selaku mantan karyawan BRI.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daniel Tulus Sihotang dan Hasan Afif Muhammad, dise­butkan pada 2015, PT BRI (Persero) Tbk Unit Aek Pamienke pernah memberikan kupedes yakni produk perbankan BRI dalam pemberian kredit terhadap masyarakat pedesaan untuk skala usaha mikro dan kecil dengan plafon kredit maksimal Rp200 juta kepada  36 debitur.

"Untuk penyaluran dengan plafon di atas Rp50 juta, debitur wajib me­miliki NPWP. Apabila saat penga­juan debitur belum memiliki, maka pemenuhan NPWP dapat dilakukan pada saat kredit berjalan," kata JPU dari Kejari Rantauprapat itu.

Dalam kepentingan pengurusan NPWP, debitur setuju memberikan kuasa kepada BRI untuk mengajukan permohonan dan pengurusan NPWP atas nama yang berutang ke Kantor Pajak.

Persetujuan debitur tersebut ter­tuang dalam Surat Pengakuan Hutang (SH-03 Kupedes) sebagai­mana for­mat terlampir (Lampiran 14). Kriteria calon debitur kupedes di atas Rp100 juta sampai Rp200 juta yang dapat dilayani adalah nasabah kupedes ek­sisting dengan kolektibilitas selama satu tahun terakhir.

Calon debitur yang pernah mem­peroleh fasilitas kupedes dalam kurun waktu paling lama dua tahun lalu dengan track record pinjaman satu tahun terakhir dan nasabah baru dalam upaya take over dari bank lain dengan kolektabilitas pinjaman selama satu tahun terakhir.

"Mantri atau kepala unit wajib mencari informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan melalui Sistem Informasi Calon De­bitur (SICD).

Contigency Planning terkait ken­dala-kendala dalam apli­kasi SID akan diatur dalam ketentuan sendiri," urai jaksa.

Sebagaimana hasil Laporan Hasil Fraud Audit Kanca BRI Rantauprapat pada 28 sampai 31 Desember 2015, terjadi pemberian kredit di BRI Unit Aek Pamienke yang tidak sesuai de­ngan ketentuan yang berlaku.

Selain itu terjadi kepada 66 debitur dengan jumlah Baki Debet Rp3,030 miliar

"Modus operandi yang terjadi adalah adanya dugaan keterlibatan pihak ketiga (calo) dalam proses pem­berian kredit dan juga dugaan meng­gunakan hasil realisasi kredit tersebut (topengan).

Kemudian, terdapat aliran dana dari pihak ketiga (calo) kepada be­be­rapa pekerja BRI. Dugaan se­mentara pihak ketiga yang terlibat adalah Deddi Suryana selaku de­bitur BRI Unit Aek Pamienke," jelas Daniel.

Terkait dengan itu, penyaluran kre­dit kupedes yang dilakukan pe­jabat bank tidak sesuai dengan standar operating prosedur (SOP). Dengan demikian, kerugian negara dalam perkara ini seluruh uang PT BRI (Persero) Tbk yang dikeluarkan melalui penyaluran kupedes dengan tidak mengikuti prosedur berlaku.

Pengembalian uang yang telah disetorkan nasabah atau debitur tersebut kepada PT BRI (Persero) Tbk tidak mengurangi fakta ter­jadinya kerugian negara atas seluruh uang yang dikeluarkan dengan me­lawan hukum (SOP).

"Meskipun uang tersebut saat sekarang ini sudah dalam penge­lo­laan atau penguasaan PT BRI (Per­sero).

Perbuatan keempat terdakwa telah menyebabkan kerugian pada ke­uangan PT BRI Unit Aek Pamienke Kabupaten Labuhan­batu sebagaima­na hasil audit Badan Pengawas Ke­uangan dan Pem­ba­ngun­an (BPKP) Perwakilan Su­mut sebesar Rp2.693.040.152," sebut Daniel.

Sebenarnya, total pencairan ku­pedes sebesar Rp3,492 miliar diku­rangkan dengan pengembalian cici­lan Rp798.959.848, maka terdapat jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp2,69 miliar

Perbuatan keempat terdakwa dinilai melanggar  Pasal 2 Ayat (1)  jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu masih ada kasus yang sama terjadi pada Bank BRI Unit Denai, cabang Thamrin,  laporan Polisi No. STPL/1193/K/VI/2017/Restabes Medan, tahun 2017, sebagian dari pelaku didapati masih ada yang menduduki jabatan stategis dilingkungan Bank Pemerintah ini. 

Dari Intern laporan Audit didapati bahwa para pelaku tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang beraku (CRD21),  Baik administrasi kredit/Pembiayaan (CRD22), sampai dengan melakukan pelanggaran aspek pengkreditan lainnya yang sepatutnya dilakukan. 

Masihkah akan terus ada kasus penggelapan yang diduga dibiarkan dalam kasus kasus seperti ini. (Red.Su/Tim) 




Post Top Ad

Your Ad Spot