Pelayanan Yang Sangat Buruk dan Lama dalam Pengurusan Sertifikat di BPN Sumatera Utara - BUSER-NEWS | Berani Demi Tegaknya Hukum & Keadilan

Hot

Post Top Ad

Sunday, August 18, 2019

Pelayanan Yang Sangat Buruk dan Lama dalam Pengurusan Sertifikat di BPN Sumatera Utara

"Pelayanan Buruk dalam Pengurusan SK tanah sebagai dasar Hukum kepemilikan, BPN memiliki performa yang sangat buruk dalam melaksanakan Standar Operasional Pelayanan"
 
Sumatera Utara, Buser News - Memiliki Sertifikat Tanah adalah suatu pengesahan akan mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang diduduki oleh masyarakat di Negeri Indonesia ini, pelayanan dalam sistim birokrasi terhadap sistem pelayanan sangat buruk saat ada temuan di  BPN khususnya Provinsi Sumatera Utara.

Penegasan atas aturan dan peraturan maupun Instruksi Presiden sudah disusun bersama Undang Undang Keagrariaan, namun dalam proses kelanjutan dilapangan baik dalam proses pengurusan sampai terbitnya sertifikat masih banyak dan sangat banyak ditemuinya masyarakat dirugikan dalam waktu pengurusan, dan bisa sampai bertahun tahun.

Sehingga masyarakat umumnya lebih senang menggunakan jasa calo atau lembaga penyedia jasa lain seperti notaris/PPAT untuk mengurus sertifikat pertanahan. Hal ini karena mereka malas berurusan dengan lamanya waktu pelayanan serta syarat dan proses yang berbelit.

Banyak sudah laporan yang tidak ditanggapi baik itu dari kementrian Agraria maupun PUPR mengenai permasalahan internal di BPN khususnya di Sumatera Utara, dan dapat kita temui pada situs resmi pengaduan masyarakat lapor.go.id, masih tetap tidak ada perubahan, apalagi dengan pelayanan yang selama ini digaungkan dan instruksi Pemerintah itu sendiri, dalam arti Negeri ini sudah gagal dalam dalam melaksanakan Manajemen Pemerintahan yang berbasis pelayanan.

‎Peningkatan pelayanan terutama fokus pada standard waktu pelayanan. "Selama ini, standard waktu pelayanan tidak pernah tersosialisasi dengan baik sehingga orang malas urus sertifikat tanah," sebut ‎M.Syarifuddin dikenal dengan nama Andin seorang mantan pegawai Kanwil BPN Sumatera Utara, Ia mengatakan standard waktu pelayanan sudah tertuang dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010. "Aturan ini lah yang dipertegas agar pelaksanaannya lebih disiplin. Caranya dengan mensosialisasikannya ke masyarakat supaya mereka tahu berapa lamanya dan ikut mengawasi juga," katanya. Jumat 16/8/2019

Lanjutnya ," disaat kita akan melakukan pengurusan sertifikat tanah, kita lengkapi persyaratan sesuai aturan, dan kita masukkan berkas selama 14 hari kerja diproses untuk masuk ke peta bidang, dan setelah peta bidang masuk dalam proses pengesahan dan semua itu dilakukan proses selama 38 hari kerja, dan kita bisa hitung proses dalam pengurusan sertifikat tanah milik masyarakat ini, ini malah bisa sampai bertahun tahun, bisa bisa dianggap hilang kepemilikan tanah masayarakat,".

Ditegaskannya kembali, "dan untuk yang PTSL tidak jelas aja dikerjakan dan diselesaikan, disini ada apa..?, dan bagaimana dengan kepemilikan hak tanah yang merujuk kepada peraturan peraturan dan undang undang selama ini, bisa dikatakan gagal Pemerintah melakukan pengawasan dan Pelayanan, semua itu hanya sebuah lembaran yang diterbitkan, dan kamuflase saja kah, ini menyangkut hak hak masyarakat yang dipermainkan oleh Institusi itu sendiri,".

"Seperti yang kita lihat selama ini dicanangkan pelayanan oleh Presiden Jokowi dengan menandatangani, pada 13 Februari 2018 yang lalu , Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, semua itu tidak ada gunannya Badan Pertanahan Nasional ini," terangnya kembali

"seperti berkas ini", dengan menunjukkan data yang dikeluarkan Andin dalam berkas yang dipegangnya kepada Tim Media, "disitu ada dari bulan April 2018, di kelurahan Paya Pasir, dengan berkas permohonan jelas dan telah melakukan SPS, belum kelar juga, dan ini lagi di bulan Desember 2018 pemohon sebuah yayasan, untuk perpanjangan HGB nya, maupun pengurusan perorangan untuk sertifikat tanah, tidak kelar juga,"

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010:
Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Selama 98 Hari

Pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) Perorangan selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-5.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 5.000 meter persegi.

SHM Badan Hukum selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-5.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 5.000 meter persegi.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Perorangan selama 38 hari untuk tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya 2.000-5.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 meter persegi.

HGB Badan Hukum selama 38 hari untuk tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi.

Sertifikat Hak Pakai Perorangan WNI ‎selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 150.000 meter persegi.

Sertifikat Hak Pakai Perorangan WNA selama 38 hari untuk tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi.

Sertifikat Hak Pakai Badan Hukum Indonesia selama 38 hari untuk tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi.

Sertifikat Hak Pakai Badan Hukum Asing selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 150.000 meter persegi.

Hak Pakai Instansi Pemerintah selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 150.000 meter persegi.

Hak Pakai Pemerintah Asing selama 38 hari untuk tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi.

Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemda/BUMN/BUMD selama 97 hari. Wakaf Tanah yang belum bersertifikat selama 98 hari. Wakaf Tanah dari Tanah Negara selama 57 hari.Waktu pembuatan sertifikat tanah beragam, tergantung dari luas serta peruntukan dari tanah itu sendiri.

Tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektare dan tanah non pertanian 2.000 m² membutuhkan waktu pembuatan selama 38 hari.

Lalu, tanah pertanian dengan luas lebih dari 2 hektare dan tanah non pertanian 2.000 m² – 5.000 m² membutuhkan waktu pembuatan selama 57 hari.

Sementara itu, tanah non-pertanian dengan luas lebih dari 5.000 m² memerlukan waktu pembuatan sertifikat hingga 97 hari.

Semua ketentuan itu sudah dibuat dengan sangat rinci, namun masih saja kita tidak bisa mendapatkan hak sebagai masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan haknya.

"pengurusan sertifikat ini hanya ada 2, teknis dan juridis kepanitiaan, nah kenapa tidak bisa tercapainya dalam pelayanan sehingga masyarakat bisa sampai 3 (tiga) kali lipat biaya mereka keluar, disinyalir memang ada kesengajaan atau sudah habitat oknum atau memang tidak jalannya semua aturan itu, apakah koordinator pengawasan BPN terlalu lemah dan memang disengaja, apakah posisi yang ditempatkan di BPN atau yang bertindak mengambil keputusan di BPN itu sudah tidak kompeten atau ada indikasi lain didalam proses tersebut," ungkap Andin dalam mengamatin pelayanan di BPN.

Akhir temuan Andin, meminta Presiden RI untuk melakukan tindak langsung kepada para pembantunya dalam melayani masyarakat ,"fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat bukan karena faktor kekuasaan yang mereka bisa tunjukkan namun mereka itu ditunjuk dan dipilih oleh rakyat, jadi bekerja lah dengan proporsinya dan fungsinya".(Red.Su/Tim)

Post Top Ad

Your Ad Spot