Hukum Dijadikan Unsur Pihak Kekuasaan, Dengan Kebijakan yang Bertentangan Dengan UU

Iklan Semua Halaman

Hukum Dijadikan Unsur Pihak Kekuasaan, Dengan Kebijakan yang Bertentangan Dengan UU

14 Desember 2019


"Objek tanah yang dijadikan faktor kekuasaan dan pengusaha yang diduga menjadikan Hukum menjadi tidak Jelas dalam Penerapannya"
Medan, Buser News - Objek tanah yang menjadi sengketa antara PT. KA dengan Warga yang telah lama diusahai dan dikuasai malah menjadi aspek dan dilema hukum yang tidak berdasarkan keadilan, hal ini perlunya diuji kembali akan Hukum yang tidak berkeadilan malah dijadikan faktor kekuasaan yang ingin menguasai lahan dan diduga ada aktor dibelakang ASN maupun APH sebagai pelaksana Undang Undang Maupun Pelaksana Kebijakan.

Case pada kasus yang belum ada menggugat dipengadilan malah warga yang menguasai dan usahai lokasi lahan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.2 AA simpang Gudang Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Kesawan, Kota Medan, dengan dilakukan kriminalisasi terhadap warga yang mengusahai dan menguasai, dengan proses hukum dijadikan objek penerapan hukum yang salah oleh pelaksana APH (Aparatur Penegak Hukum-Red).

Perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukanpun untuk memastikan penegakkan hukum yang tidak berdasar baik keilmuan maupun azas dasar keadilan yang selama ini dijunjung tinggi dengan lambang sebuah timbangan dan padi kapas untuk kenyamanan malah kebalikannya.

Ditilik dari fenomena hukum bahwa kekuasaan dapat membolak balikkan keadilan menjadi tidak adanya keadilan dan matinya sebuah Hukum yang lebih tinggi dari sebuah peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan dari Kementrian terkait.

Hal ini dilihat dari proses yang telah dilakukan dan dijalani dengan adanya laporan ke penegak hukum dengan dalih yang macam macam bahwa mereka berhak memiliki dengan adanya sebuah kepmen maupun label lainnya, sehingga warga menjadi korban, namun kenyataan tidak terbukti sangkaan yang ditujukan kepada warga, seolah olah kasus penguasaan lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan simpang Gudang Kec.Medan Barat, Kelurahan Kesawan belum ada kepemilikan dari milik PT.KA yang dinasionalisasi untuk asset asset mereka.

Ditinjau dari Kepres 32 tahun 1979 tentang tanah yang belum dinasionalisasi (sertifikat-red) tidak bisa sebuah perusahaan mengatakan mereka memiliki asset yang tidak memiliki dasar akan kepemilikan, dan ini menjadi suatu dugaan bahwa PT.KA melakukan apresure dan unjustice of law untuk menguasai dan merampas hak hak warga yang telah menguasai maupun mengusahai objek yang menjadi persengketaab yang belum ada digugat oleh PT.KA (perusahaan BUMN dibawah naungan Kemenhub).

Alih alih Undang Undang Dasar 1945 sila Ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak berlaku lagi bagi penguasa ataupun perusahaan yang bernaung sebagai perusahaan dibawah BUMN maupun Di Kementerian terkait,  yang menjalankan kekuasaan dan kebijakan untuk pemerintahan yang berfungsi sebagai pelayanan kemasyarakat.

Sementara itu, mengutip dalam surat edaran Kejagung jelas ditegaskan jika sekiranya kasus yang objeknya berupa tanah, di mana status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki masih berperkara perdata di pengadilan, maka jika ada pihak yang dituduh melanggar pidana, maka kasus tersebut tidak dapat dipidana.

Dari pendapat hukum Maka kasus tersebut berada dalam ranah perdata dan merupakan perkara perdata murni sehingga tidak selayaknya dipaksakan untuk digiring masuk ke ranah pidana umum maupun dimasukkan keranah pidana khusus dengan metode Korupsi yang dikarang karang oleh APH. (Red.Su/Opini Hukum)